Tanah Datar, lensa24.com – Bupati Kabupaten Tanah Datar, Eka Putra, SE, MM mengajak DPRD, unsur stakeholder, perangkat daerah, serta seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan berbagai program nasional, seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, program makan bergizi gratis, dan berbagai program lainnya.
“Kami meminta semua pihak untuk terus berupaya mempercepat penurunan angka stunting dengan langkah-langkah strategis yang masif, terukur, dan terarah,” ujar Bupati Eka Putra dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual pada acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026, Kamis (06/02) di Aula Kantor Bupati.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Eka Putra juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berinovasi dan mengembangkan program strategis guna mengentaskan kemiskinan ekstrem. Ia menegaskan bahwa program unggulan daerah seperti bajak sawah gratis, kuota pupuk bersubsidi, asuransi tani, irigasi, serta bantuan biaya tanam padi akan terus dilanjutkan.
Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, yang turut hadir bersama anggota DPRD lainnya, menyampaikan bahwa DPRD siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menjalankan instruksi dari pemerintah pusat. Menanggapi kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada pembangunan daerah, Anton Yondra menyatakan bahwa DPRD akan berperan sebagai corong informasi untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kebijakan tersebut berasal dari pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Tanah Datar, Adriyanti Rustam, SE, M.Si, dalam paparannya menyampaikan bahwa sasaran pembangunan nasional meliputi peningkatan pendapatan per kapita hingga setara dengan negara maju, pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta penurunan intensitas emisi GRK menuju Net Zero Emission.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 mencakup pencapaian swasembada pangan, energi, dan air, penyempurnaan sistem penerimaan negara, reformasi politik, hukum, dan birokrasi, pemberantasan korupsi dan narkoba, peningkatan layanan BPJS kesehatan, penguatan pendidikan, sains dan teknologi, digitalisasi, serta penguatan pertahanan dan keamanan negara.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa program percepatan atau quick wins pemerintah meliputi pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah dan pesantren, bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan produktivitas lahan pertanian, pembangunan sekolah unggul, peningkatan kesejahteraan ASN, serta pembangunan infrastruktur desa.
Adriyanti juga memaparkan berbagai isu strategis pembangunan daerah tahun 2026, seperti peningkatan kualitas dan daya saing SDM, penguatan ekonomi dan lingkungan hidup, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan. Tema pembangunan daerah tahun 2026 dirumuskan sebagai “Penguatan Perekonomian, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pelayanan Publik menuju Tanah Datar Maju dan Berkelanjutan.”
Indeks persepsi pelayanan publik Kabupaten Tanah Datar tahun 2023, berdasarkan survei Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat, memperoleh predikat A dengan nilai 92,44. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 yang dilakukan oleh Universitas Andalas (UNAND) terhadap pelayanan publik di Tanah Datar juga mendapatkan predikat A dengan nilai 95,27.
Pada kesempatan yang sama, Prof. Dr. Elfindri, SE, MA dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (FE-UNAND) dalam paparannya menyampaikan inovasi program pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan untuk perencanaan tahun 2026. Ia menyoroti pentingnya pengembangan akses pendidikan dengan model layanan khusus dan kursus komunitas bagi daerah yang masih rendah capaian pendidikannya. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan keterampilan guru, khususnya dalam bidang sains, matematika, dan bahasa, serta pengembangan program ekspor tenaga kerja ke luar negeri dalam bidang spesifik.
Forum Konsultasi Publik ini dihadiri oleh 150 peserta, termasuk pimpinan dan komisi DPRD Tanah Datar, unsur stakeholder, serta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.(**)
