TANAH DATAR – Banjir bandang atau yang dikenal masyarakat Minangkabau dengan sebutan galodo kembali melanda Kabupaten Tanah Datar. Bencana hidrometeorologi ini dipicu oleh intensitas hujan tinggi yang menyebabkan debit air sungai meningkat secara tiba-tiba, melampaui kapasitas aliran, hingga menghantam permukiman warga di sepanjang bantaran sungai. Dalam istilah internasional, peristiwa ini dikenal sebagai flash flood.
Sebagai wilayah beriklim tropis, Indonesia memang memiliki potensi tinggi terhadap bencana alam semacam ini. Kabupaten Tanah Datar, yang secara geografis didominasi kawasan pegunungan dan dialiri banyak sungai yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk, menjadi salah satu daerah paling rawan galodo di Sumatera Barat.
Kabupaten yang dikenal sebagai Luhak Nan Tuo ini berada di antara empat gunung besar, yakni Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago. Masing-masing gunung tersebut memiliki aliran sungai di lembahnya, yang bermuara langsung ke kawasan permukiman. Kondisi geografis inilah yang menjadikan Tanah Datar sebagai daerah langganan banjir bandang. Belum genap satu tahun dari kejadian galodo sebelumnya, bencana serupa kembali terjadi dan melanda tiga kecamatan sekaligus, yakni Kecamatan Batipuh Selatan, Kecamatan Batipuh, dan Kecamatan X Koto.
Meski bencana bersifat tidak dapat diprediksi secara pasti, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah berulang kali mengingatkan potensi cuaca ekstrem. Menariknya, beberapa hari sebelum bencana terjadi di Sumatera Barat, BMKG telah menyampaikan peringatan dini kepada Gubernur Sumatera Barat terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang berisiko memicu banjir dan banjir bandang. Informasi tersebut disampaikan melalui surat resmi pada 21 November 2025.
Namun, pada saat peringatan tersebut dikirimkan, Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi Ansharullah sedang menjalani kunjungan dinas ke Korea Selatan. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy. Kondisi ini memunculkan polemik di tengah masyarakat, yang terbagi antara pihak yang mendukung dan pihak yang mengkritik absennya gubernur saat situasi genting.
“Entah mana yang lebih mendesak, penanggulangan bencana atau kunjungan dinas ke Korea,” ujar Andre, salah seorang warga Tanah Datar, yang mencerminkan kegelisahan sebagian masyarakat.
Meski demikian, sepulang dari luar negeri, Gubernur Sumbar langsung turun ke lokasi bencana dan mengoordinasikan langkah cepat penanganan darurat. Sayangnya, galodo telah lebih dulu menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di sejumlah kabupaten di Sumatera Barat, bahkan hingga kini masih terdapat korban yang belum ditemukan.
Terlepas dari dinamika di tingkat provinsi, respons cepat ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di bawah kepemimpinan Bupati Eka Putra. Sejak hujan deras mulai mengguyur pada 25 November 2025, Eka Putra telah berada di tengah masyarakat, khususnya di Nagari Padang Laweh Malalo dan Guguak Malalo, untuk mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai agar segera menjauhi area sungai dengan radius aman sekitar 100 meter.
Langkah ini dilakukan melalui koordinasi intensif bersama Forkopimda Tanah Datar dan Padang Panjang, serta didukung oleh Danyon Brimob Batalyon Pelopor B Padang Panjang. Bahkan, sejak terjadinya galodo, tidak satu pun pejabat pemerintahan maupun anggota DPRD Tanah Datar yang meninggalkan daerah. Seluruh unsur pemerintahan fokus pada penanggulangan bencana dan tanggap darurat.
Sinergi kuat antara pemerintah daerah dan Forkopimda terbukti efektif. Wilayah Tanah Datar, khususnya kawasan terdampak terparah seperti Malalo, berhasil mencatat kondisi zero accident tanpa korban jiwa akibat langsung dari banjir bandang. Tercatat, korban jiwa di Tanah Datar berjumlah tiga orang, namun peristiwa tersebut terjadi di luar lokasi galodo utama, yakni di kawasan Jembatan Kembar Padang Panjang dan saat kegiatan gotong royong di Nagari Batipuh Baruah.
Sementara itu, dampak terparah justru terjadi pada sektor infrastruktur. Berdasarkan data terakhir BPBD Tanah Datar, sebanyak 6.080 warga terpaksa mengungsi akibat rumah hanyut, rusak berat dan ringan, serta berada di zona rawan banjir bandang.
Untuk mengendalikan situasi, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengambil sejumlah langkah strategis. Mulai dari mendirikan camp pengungsian, menyalurkan logistik dan kebutuhan pangan, merevitalisasi akses jalan yang terputus, hingga mengerahkan seluruh OPD, pemerintah nagari, relawan, PMI, dan masyarakat untuk bergotong royong membersihkan material lumpur dan kayu yang menumpuk di rumah-rumah warga.
Semangat solidaritas dan kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan utama Tanah Datar dalam menghadapi bencana. Meski demikian, kritik tetap muncul dari sebagian masyarakat, terutama terkait distribusi alat berat yang dinilai belum merata.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa seluruh alat berat telah dikerahkan ke lokasi bencana dan tidak ada wilayah yang sengaja ditinggalkan.
“Bahkan di salah satu lokasi yang mengeluhkan alat berat, pemerintah daerah kehilangan satu unit excavator. Kepanikan dan emosi masyarakat yang rumahnya hanyut tentu kami pahami, dan kami akan terus mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat Tanah Datar,” tegasnya.
Isu lain yang turut mencuat adalah anggapan bahwa bupati melakukan one man show dalam penanganan bencana. Namun, fakta di lapangan menunjukkan keterlibatan aktif seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, relawan, hingga masyarakat. Kekompakan ini bahkan mendapat pengakuan dari sejumlah jurnalis media nasional.
“Dari sekian banyak daerah terdampak bencana yang kami liput, Tanah Datar adalah salah satu yang terbaik dalam hal kekompakan antara bupati, Forkopimda, dan DPRD,” ujar Jhon, jurnalis salah satu televisi nasional.
Perhatian pemerintah pusat pun mengalir ke Tanah Datar. Presiden Republik Indonesia, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PUPR Dody Hanggodo, serta sejumlah pejabat tinggi negara telah meninjau langsung lokasi bencana. Pemerintah pusat memastikan langkah taktis dan pengucuran anggaran guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat dan menggerakkan kembali roda perekonomian daerah.
Dari peristiwa ini, masyarakat diharapkan semakin bijak dalam menyikapi informasi, tetap kritis namun tidak terjebak pada stigma dan polemik yang memperkeruh suasana. Setiap bencana semestinya menjadi pembelajaran bersama tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kelestarian alam.
Negara, pada akhirnya, harus selalu hadir di tengah penderitaan rakyatnya, memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tetap terjaga dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh bangsa.(Akos)
