PADANG – Proyek strategis nasional (PSN) pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang kembali masuk tahap percepatan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memimpin rapat pendahuluan seksi Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin yang digelar di Kantor Kejati Sumbar, Padang, Rabu (9/4).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Bupati Tanah Datar Eka Putra, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Padang Pariaman Jhon Kanedi Aziz, Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmantias, dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra. Rapat dibuka langsung oleh Kajati Sumatera Barat Muhibuddin, S.H., M.H.
Tol Pekanbaru–Padang merupakan salah satu PSN yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran tol ini diharapkan mampu mempercepat distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Sumatera Barat dan Riau, dua provinsi dengan aktivitas perdagangan sangat tinggi. Ruas jalan nasional yang menghubungkan dua provinsi ini selama ini tercatat sebagai salah satu jalur terpadat di Sumatera.
“Jika tol ini tersambung penuh, dampak ekonominya akan sangat besar bagi masyarakat kedua provinsi,” disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Kejati Sumbar mempelopori rapat koordinasi ini sebagai langkah antisipasi agar pembangunan seksi berikutnya tidak mengalami hambatan serupa ruas Padang–Sicincin. Ruas tersebut sebelumnya mengalami banyak kendala hingga pembangunannya molor, meski telah dilakukan ground breaking oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2018. Ruas itu baru dibuka gratis untuk umum pada 28 Mei 2025, melewati target awal tahun 2024.
Kondisi ini mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan memastikan proses pembangunan berjalan tepat waktu.
Kajati Sumbar Muhibuddin menegaskan pentingnya komitmen bersama.
“Mari jadikan kolaborasi ini bukan hanya di atas kertas, tetapi menjadi acuan untuk mempercepat dan memutus setiap rintangan di lapangan. Pembangunan ini harus tepat waktu dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Andre Rosiade kembali menegaskan bahwa persoalan utama pembangunan infrastruktur di Sumbar selalu terletak pada pembebasan lahan.
“Apapun yang kita bangun di Ranah Minang, masalahnya selalu itu. Saya sebagai perpanjangan tangan Presiden di Sumbar mengajak semua pihak berkomitmen penuh. Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana besar untuk Sumbar, jangan sampai kesempatan ini disia-siakan,” kata Andre.
Andre juga menyayangkan ketidakhadiran Bupati Agam yang hanya mengutus Sekda, berbeda dengan kepala daerah lain yang hadir langsung.
Dalam rapat tersebut disepakati rencana pembangunan exit tol baru di dua titik strategis, yaitu Padang Panjang dan Kabupaten Agam. Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar akan mengerahkan seluruh OPD terkait untuk mempercepat proses pembangunan.
Rapat lanjutan dijadwalkan berlangsung pada minggu keempat April 2026.(Akos)
